Mengurangi Ketimpangan



Pemerintah daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan karena sejalan dengan tujuan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, yaitu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Adapun target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut: (1) Koefisien Gini (2) Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (3) Desa mandiri berbudaya (4) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) (5) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Kebijakan Tujuan 10. Arah kebijakan Tujuan 10 adalah sebagai berikut: (1) Pemenuhan wirausaha baru yang mandiri, (2) Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi rumah tangga miskin, (3) Meningkatkan peluang kesempatan kerja, memperbanyak penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas pekerja dan calon pekerja, pengawasan dan hubungan industrial, (4) Pemenuhan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat, (5) Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin, (6) Peningkatan penduduk berakses air bersih layak, (7) Peningkatan penduduk berakses energi, (8) Penyediaan tempat tinggal yang layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah, (9) Memperkuat lembaga pelestarian budaya dan pengembangkan budaya di kawasan cagar budaya, saujana budaya, desa dan kelurahan budaya, (10) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), (11) Upaya penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.


No Urusan / Kelompok / Indikator Tahun Satuan Tanggal Update
20102011201220132014201520162017201820192020
Badan Pusat Statistik
1 Koefisien Gini00000000000
2 Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.00000000000
3 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.00000000000
4 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.00000000000
5 Redistributive impact of fiscal policy00000000000
6 Proporsi anggota dan hak suara negara-negara berkembang di organisasi internasional.00000000000
7 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.00000000000
8 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.00000000000
9 Number of people who died or disappeared in the process of migration towards an international destination.00000000000
10 Proportion of the population who are refugees, by country of origin.00000000000
11 Besaran nilai tarif yang diberlakukan untuk mengimpor dari negara kurang berkembang/berkembang dengan tarif nol persen.00000000000
12 Total aliran sumberdaya yang masuk untuk pembangunan, terpilah berdasarkan negara- negara penerima dan donor serta jenis aliran misalnya, bantuan pembangunan resmi, investasi asing langsung, serta aliran yang lain.00000000000
13 Proporsi biaya remitansi dari jumlah yang dikirimkan.00000000000
keterangan :
(n/a): not available (data tidak tersedia)
(*): data sementara