Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan



Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, melalui RAN TPB ditetapkan 10 target nasional. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada strategi Pemenuhan layanan Dasar Masyarakat Miskin, dengan arah kebijakan Penyediaan Tempat Tinggal yang Layak dengan prioritas masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Daerah, dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2017-2022, menetapkan sasaran (indikator) pada tujuan 11 sebagai berikut:

Program Tujuan 11. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB (1) Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal Hunian Layak dan Terjangkau (2) Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (3) Penyiapan penyediaan sarpras angkutan perkeretaapian (4) Pengembangan Kawasan Keistimewaan (5) Pemenuhan kebutuhan sarpras keistimewaan (6) Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) (7) Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan (RAD Sanitasi) (8) Ruang Terbuka Hijau (RTH) (9) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (11) Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana (12) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.


No Urusan / Kelompok / Indikator Tahun Satuan Tanggal Update
20102011201220132014201520162017201820192020
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.00000000000
2 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.00000000000
3 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk00000000000
4 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis00000000000
5 Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam dengan Purchase Power Parity, PPP00000000000
6 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang00000000000Orang
7 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar00000000000Rupiah
8 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotan yang dihasilkan oleh suatu kota00000000000
9 Rata-rata tahunan materi partikular halus PM 2,5 dan PM 10 di Perkotaan dibobotkan jumlah penduduk00000000000
10 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.00000000000
11 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian 12 bulan terakhir00000000000
12 Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang a merespon dinamika penduduk b memastikan keseimbangan perencanaan wilayah dan c meningkatkan ruang fiskal daerah.00000000000
13 Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 00000000000
14 Persentase jumlah daerah yang memiliki dokumen strategi penanggulangan bencana RPB yang sesuai dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Renas PB00000000000
keterangan :
(n/a): not available (data tidak tersedia)
(*): data sementara