Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kuat



Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). Dalam kaitannya dengan Tujuan 16 nasional ditetapkan 12 target dengan 34 indikator.

Kebijakan Tujuan 16. Tujuan 16 Perdamaian, keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh di Daerah Istimewa Yogyakarta difokuskan pada tiga sasaran utama berikut: (1) mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; (2) meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan melindungi; dan (3) menjalankan peran pemerintah dalam pemenuhan hak sipil bagi warga negara terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam rangka untuk mencapai ketiga sasaran utama dari Tujuan 16 arah kebijakannya adalah: (1) meningkatkan akses semua perempuan dan anak terhadap pelayanan yang berkualitas dan mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, (2) menguatkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, (3) meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, (4) mendorong perempuan untuk ikut aktif terlibat dalam dunia politik, (5) meningkatkan kapasitas dan skill perempuan yang berpotensi di dunia politik, (6) Mendorong dibukanya kesempatan yang sama bagi perempuan di semua lini kepemimpinan di masyarakat, (7) KIE tentang Hak Anak kepada seluruh stakeholder yang terlibat, (8) Koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjalankan pemenuhan hak anak.

Program Tujuan 16. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 16 TPB, program yang terkait dengan mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah: (1) Program Perlindungan Perempuan dan Anak, (2) Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, (3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga.


No Urusan / Kelompok / Indikator Tahun Satuan Tanggal Update
20102011201220132014201520162017201820192020
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.00000000000
2 Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.00000000000
3 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.00000000000
4 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.00000000000
5 Proporsi penduduk yang mengalami a kekerasan secara fisik, b kekerasan psikologi atau c kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.00000000000
6 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.00000000000
7 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.00000000000
8 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir00000000000
9 Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.00000000000
10 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya00000000000
11 Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.00000000000
12 Jumlah korban perdagangan manusia dalam satu tahun terakhir.00000000000
13 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.00000000000
14 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.00000000000
15 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.00000000000
16 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.00000000000
17 Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi00000000000
18 Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.00000000000
19 Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.00000000000
20 Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan. 00000000000
21 Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.00000000000
22 Indeks Akses terhadap Keadilan Access to Justice Index00000000000
23 Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri dalam US$.00000000000
24 Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.00000000000
25 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.00000000000
26 Indeks Perilaku Anti Korupsi IPAK.00000000000
27 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.00000000000
28 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.00000000000
29 Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.00000000000
30 Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ? B00000000000
31 Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B00000000000
32 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.00000000000
33 Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.00000000000
34 Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi a lembaga legislatif b lembaga pelayanan publik c lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.00000000000
35 Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD.00000000000
36 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif Eselon I dan II.00000000000
37 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.00000000000
38 Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi00000000000
39 Indeks Kebebasan00000000000
40 Indeks Kesetaraan00000000000
41 Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.00000000000
42 Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.00000000000
43 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.00000000000
44 Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.00000000000
45 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun00000000000
46 Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenangwenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.00000000000
47 Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.00000000000
48 Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM.00000000000
49 Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.00000000000
50 Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.00000000000
51 Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif00000000000
52 Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.00000000000
53 Tersedianya lembaga hak asasi manusia HAM nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles. 00000000000
54 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.00000000000
55 Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.00000000000
keterangan :
(n/a): not available (data tidak tersedia)
(*): data sementara