Kesetaraan Gender



Isu kesetaraan gender perlu dipertimbangankan dalam penyusunan program kegiatan. Sebab isu gender masih cukup mengemuka. Contohnya aktivitas perempuan dalam kegiatan ekonomi yang masih tertinggal dengan laki-laki. Demikian juga dengan posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih rendah dibanding laki-laki. Di sektor domestik, perempuan masih memikul beban ganda: mengurus kebutuhan domestik dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan dan anak-anak sebagai korbannya.

Kebijakan Tujuan 5. Kebijakan dalam RPJMD diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: (1) pembentukan Desa Prima Sejahtera baru di daerah tertinggal/miskin untuk membuka dan meningkatkan akses perempuan pada potensi pemberdayaan ekonomi, (2) peningkatan perempuan pengambil keputusan di ranah publik dengan prioritas penguatan kapasitas perempuan dan advokasi lembaga, (3) percepatan penurunan prevalensi perempuan dan anak, diprioritaskan pada kegiatan pencegahan dengan memperkuat jejaring antar lembaga, (4) peningkatan level capaian KLA melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA, terutama di Kab. Bantul yang belum mencapai level terendah KLA (pratama). (5) peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan korban terutama di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), (6) penyusunan kebijakan daerah untuk pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan, (7) pembentukan sistem konseling keluarga yang holistik dan integratif sesuai rancangan Grand Design Ketahanan Keluarga, (8) pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: (1) Program perlindungan perempuan dan anak yang didukung dengan kegiatan (a) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (b) Pengembangan data gender dan perlindungan perempuan dan anak (c) Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak. (2) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang didukung dengan kegiatan (a) Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan anak (b) Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi. (3) Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk yang didukung dengan kegiatan (a) Pembinaan Keluarga Berencana (b) Peningkatan kesehatan reproduksi. (4) Program peningkatan kualitas keluarga yang didukung dengan kegiatan (a) Peningkatan Ketahanan keluarga (b) Pengembangan Bina Keluarga.


No Urusan / Kelompok / Indikator Tahun Satuan Tanggal Update
20102011201220132014201520162017201820192020
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.00000000000
2 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.00000000000
3 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.00000000000
4 Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.00000000000
5 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.00000000000
6 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.00000000000
7 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.00000000000
8 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.00000000000
9 Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.00000000000
10 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.00000000000
11 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.00000000000
12 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.00000000000
13 Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun00000000000
14 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur00000000000
15 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi00000000000
16 Proporsi kursi yang diduduki perempuan
17     1. parlemen tingkat pusat 00000000000
18     2. pemerintah daerah00000000000
19 Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial00000000000
20 Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan00000000000
21 Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi00000000000
22 Ketersediaan kerangka hukum termasuk hukum adat yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol00000000000
23 Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.00000000000
DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
24 Jenis kepemilikan
25     1. Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian00000000000
26     2. Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian00000000000
keterangan :
(n/a): not available (data tidak tersedia)
(*): data sementara